Selamatkan Lumbung Demokrasi

Ketika sebagian besar anggota DPR kita yang (konon) terhormat itu menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara tidak langsung atau melalui DPRD, maka mereka sama saja membakar lumbung yang berisi demokrasi di negara kita.

Lumbung demokrasi di Indonesia sebenarnya tidak rusak atau merusak seperti yang diasumsikan sebagian besar anggota DPR kita yang (konon) terhormat itu. Tidak perlu lumbung itu “dibakar” karena beberapa isinya masih bisa diselamatkan dan diperbaiki.

Bila dikatakan bahwa pilkada langsung menimbulkan biaya tinggi, maka cari solusinya agar biayanya bisa ditekan dan tidak memberatkan calon kepala daerah yang akan bertarung. Bila dikatakan pilkada langsung membebani anggaran negara, maka cari solusinya. Melalui E-Voting, misalnya. Bila dikatakan bahwa pilkada langsung akan melahirkan kepala daerah yang korup, maka cari solusinya. Partai politik tidak membebani calon kepala daerah dengan biaya pendaftaran yang memberatkan, misalnya.

Selalu ada solusi dari setiap permasalahan yang ada. Tidak mesti digeneralisasi kejadian atau dampak pilkada langsung yang sebenarnya hanya kasuistis. Menetapkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD sama saja mengebiri hak rakyat dalam memilih pemimpinnya. Sebagian besar anggota DPR yang (konon) terhormat itu telah menunjukkan betapa mereka lebih mengedepankan syahwat politik, ketimbang memperbaiki kualitas demokrasi di negara kita.

“Kalau hama tikus merusak gabah/padi yang ada di lumbung, maka jangan bakar lumbungnya. Cari hama tikusnya dan musnahkan”. Pilkada melalui DPRD bukan solusi mengatasi biaya mahal pilkada, mencegah korupsi kepala daerah, atau solusi atas silang sengketa antar pendukung calon kepala daerah. Semua itu hanya-lah “hama” yang sebenarnya bisa ditekan atau dimusnahkan. Masih banyak elemen penting yang tersimpan dalam lumbung demokrasi itu yang harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya, namun tentu saja dengan tetap mempertahankan: PILKADA LANGSUNG.